penetapan pemberian ijin perceraian pns - Kemenag Jatim
|
KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Selain penetapan UPT tersebut saat ini Kementerian Agama telah melaksanakan pembangunan dan pemberian bantuan langsung pendidikan kepada guru madrasah. |
|
Keputusan inspektur jenderal kementerian agama nomor67 tahun
mulai dari pengumpulan bahan pemprosesan |
|
Buku Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN
Data apa yang dimutakhirkan PNS ? penetapan status cuti diluar tanggungan negara mulai ... transkrip nilai Akreditasi Prodi Tahun Lulus |
|
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
perumusan penetapan |
|
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 3
8 Apr 2020 pengaturan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang efektif dan akuntabel; ... pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun PNS. |
|
Pengetahuan Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi
Survei ini diselenggarakan oleh Program Majelis Reboan pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. |
|
Laporan Penelitian
Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur Kalsel |
|
Untitled
Tabel 1.22 Jumlah PNS Kementerian Agama Pusat Pemberian Izin Operasional Taman Seminari pada Agama. Katolik ... Yang berhak melakukan penetapan suatu. |
|
PERATURAN-BKN-NOMOR-14-TAHUN-2018-PETUNJUK-TEKNIS
Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tercantum pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan kebutuhan PNS tahun anggaran yang bersangkutan. |
|
Catatan Tahunan (Catahu) 2021
5 Mar 2021 Di antaranya ditemukan perceraian disebabkan kasus KDRT kekerasan berbasis fisik |
|
PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS - Kemenag Jatim
PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS DASAR HUKUM a b PP No 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS c PP No |
|
Jakarta, 26 April 1983 Kepada Yth 1 Semua - Kemenag Jatim
tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun Penolakan atau pemberian ijin perceraian dilakukan dengan surat keputusan pejabat 15 PENETAPAN KARIS / KARSU a KARIS / KARSU |
|
EFEKTIFITAS IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN - Neliti
1 Kementerian Agama RI , Al-Quran dan Terjemahnya, Penerbit Mahkota Surabaya tahun 2015 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (—PP 45/1990“)'Dalam 8 Tutuk Hamidah, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN- Pemberian izin atasan tidak boleh bersifat diskriminatif |
|
GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS (Studi Kasus di - UIN Walisongo
praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal dan Pandangan Hukum Islam b) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-27/ WPB 16/ |
|
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Paparan Data 1
Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Urusan Peradilan Agama pada Kementerian Agama diselenggarakan oleh Memfasilitasi proses penetapan status pegawai negeri sipil; Memproses ijin perkawinan dan perceraian; Page 39 h Memproses pemberian ijin cuti aparatur ; |
|
FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN DI
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi) No Hari / PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai pemberian nafkah sudah lewat atau sudah habis masa iddahnya, para fuqaha' |
|
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT
1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama mantan istri di Diknas Kabupaten Malang tidak berjalan sebagaimana yang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: Jika ditinjau dari penetapan terkait pembagian gaji sebagai nafkah |
|
IMPLEMENTASI PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo PP NOMOR 45
1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama salatiga tahun 2010 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (a) |
|
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR - JDIH Kota
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu tanda Penduduk Elektronik |
