kode rekening program dan kegiatan permendagri 21 tahun 2011
|
Lampiran AVIIIA1 KODE REKENING BELANJA DAERAH
NOMOR : 21 TAHUN 2011 TANGGAL : 23 MEI 2011 KODE REKENING BELANJA DAERAH Kode Rekening Uraian 1 2 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 5 1 1 1)01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga |
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
f Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan rekening (2) Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan program kegiatan dan sub kegiatan |
|
Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Pemutakhiranpdf
Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi: a rusan bidang urusan program kegiatan dan sub kegiatan; b fungsi; c |
|
Permendagri No 21 Thn 2011 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya 37 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur 38 Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan |
|
Permendagri No 90 Tahun 2019pdf
Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode identitas 1 xx dan kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode |
|
Kepmendagri 050-5889_Tahun2021 Kodefikasi dan Nomenklatur
Selanjutnya kodefikasi program kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas: a) program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode xxx01; dan b) program |
|
Permendagri No12 Tahun 2023pdf
b) rencana belanja yang diuraikan: 1) kode rekening sub kegiatan kelompok belanja jenis belanja objek belanja rincian objek belanja dan sub rincian objek |
|
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE DAN ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE Lampiran A VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : |
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang apa?
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang apa?
Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang apa?
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Desa Sarimekar.
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
NOMOR 21 TAHUN 2011. TENTANG Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran ... (7) Kode dan program dan kegiatan menurut urusan. |
|
Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
(7) Kode dan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.VII.a. Peraturan Menteri ini. (8) Kode rekening belanja daerah |
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
NOMOR 21 TAHUN 2011. TENTANG Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran ... (7) Kode dan program dan kegiatan menurut urusan. |
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan program kegiatan |
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
11 giu 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua ... nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening. |
|
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (7) Kode dan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah. |
|
Untitled
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Banyuasin perlu ditetapkan Kode Program dan Kegiatan sebagai. |
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. |
|
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan. Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; (6) Kode dan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan. |
|
Untitled
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri pendapatan rencana perubahan belanja dari program dan kegiatan. |
|
Peraturan Menteri - JDIH Kota Surabaya
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam (7) Kode dan program dan kegiatan menurut urusan |
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
18 jui 2019 · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening |
|
Lampiran Permendagri No 22 Tahun 2011
23 mai 2011 · dalam RKPD Tahun 2012 dengan program dan kegiatan dalam RKP Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan |
|
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN - JDIH BPK RI
DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai Kode Rekening Penganggaran Tetap Tetap |
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar (10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud |
|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 - SIPKD
21 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode |
|
LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 KUA , PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan |
|
Pengelolaan Keuangan Daerah - JDIH Kabupaten Blora
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan Kode Rekening 1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah |
|
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman 21 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah |
